PALANGKA RAYA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat sorotan dari sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyusul persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan hotel tempatnya menginap, Senin (12/10/2026) malam, massa mendesak Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan tersebut.
Desakan itu muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai kabut asap yang disebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga. Para pemuda menilai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah perlu diperkuat dengan langkah nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus bekerja menangani karhutla. Ia juga menyatakan memiliki empati terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap selama beberapa bulan terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli ketika meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Sebangau, Jalan Tjilik Riwut Km 23, Palangka Raya, Selasa (13/10/2026) siang.
Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli menekankan bahwa kondisi yang dialami masyarakat harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan keseriusan dalam menangani bencana karhutla.
Raja Juli: Pemerintah Tidak Lepas Tangan
Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah pusat dan daerah memahami beratnya dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
“Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan,” ujar Raja Juli, sebagaimana diberitakan detikKalimantan, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Bagi masyarakat yang terdampak, penanganan kebakaran bukan hanya persoalan memadamkan api, melainkan juga menyangkut upaya mengurangi paparan asap, melindungi kesehatan warga, serta memulihkan kondisi lingkungan yang terganggu.
Karena itu, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran dan menghasilkan asap.
Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari instansi kehutanan, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, aparat terkait, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan karhutla.
Pernyataan Raja Juli bahwa pemerintah tidak lepas tangan menjadi penegasan atas komitmen yang disampaikannya. Namun, tuntutan masyarakat menunjukkan bahwa komitmen tersebut juga diharapkan dapat diwujudkan melalui hasil penanganan yang nyata di lapangan.
Kritik Pedas Dinilai sebagai Bahan Evaluasi
Menanggapi berbagai kritik yang disampaikan masyarakat, Raja Juli Antoni menyatakan terbuka terhadap masukan, termasuk kritik keras yang ditujukan kepada dirinya maupun pemerintah.
Ia menilai kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan mendorong peningkatan upaya penanganan kebakaran hutan serta lahan.
“Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Raja Juli tidak menutup diri terhadap ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
Dalam persoalan karhutla, kritik publik menjadi bagian dari perhatian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Meski demikian, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh pemerintah. Penanganan yang efektif perlu didukung informasi mengenai kondisi kebakaran, upaya pemadaman, pencegahan titik api baru, serta perlindungan bagi warga yang terpapar kabut asap.
Keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan juga penting agar masyarakat dapat mengetahui langkah yang telah dilakukan dan persoalan yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemuda Desak Menteri Kehutanan Mundur
Sebelum Raja Juli memberikan tanggapan saat meninjau lokasi karhutla, sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Menteri Kehutanan tersebut menginap di Palangka Raya, Senin (12/10/2026) malam.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Mereka menilai langkah yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil nyata sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Salah seorang perwakilan pemuda, Aris, bahkan secara terbuka meminta Raja Juli Antoni mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan kebakaran dan kabut asap.
“Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan,” seru Aris dalam aksi tersebut.
Pernyataan itu menjadi salah satu bentuk tekanan publik terhadap pemerintah agar penanganan karhutla mendapat perhatian lebih serius.
Desakan mundur yang disampaikan para pemuda mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi yang dinilai belum tertangani secara memadai. Mereka menginginkan adanya tindakan yang lebih tegas dan terukur agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi dampak kebakaran.
Meski tuntutan tersebut disampaikan secara terbuka, persoalan utama yang menjadi perhatian para demonstran adalah kebutuhan akan penanganan karhutla yang lebih efektif serta perlindungan terhadap warga terdampak.
Kabut Asap Dikhawatirkan Mengancam Kesehatan Warga
Aris menilai karhutla harus menjadi prioritas karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, kabut asap pekat yang dirasakan warga menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan. Kelompok masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan rentan membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.
Dalam situasi seperti ini, upaya pemadaman kebakaran perlu berjalan seiring dengan langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Informasi kualitas udara, imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi tidak sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak kabut asap.
Masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan juga perlu memperoleh akses pemeriksaan dan pertolongan medis sesuai kebutuhan.
Namun, perlindungan jangka pendek tersebut tidak menggantikan kebutuhan untuk mengatasi sumber kebakaran. Pencegahan titik api baru, penanganan lahan yang terbakar, dan pengawasan kawasan rawan merupakan bagian penting untuk mengurangi risiko berulangnya bencana serupa.
Karena itu, tuntutan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah memastikan warga tetap terlindungi selama situasi karhutla berlangsung.
Kunjungan Menteri Dipertanyakan, Warga Menunggu Hasil Nyata
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Aris juga mempertanyakan dampak kunjungan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Tengah yang menurutnya telah dilakukan berulang kali.
Ia menilai kunjungan pejabat pemerintah seharusnya diikuti langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak.
“Dia sudah datang berapa kali ke Kalimantan Tengah, tapi kedatangan beliau hari ini sudah hampir kesekian kali tidak memberikan dampak sama sekali pun,” tegas Aris.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian yang disampaikan oleh perwakilan demonstran terhadap efektivitas kunjungan Menteri Kehutanan. Penilaian itu sekaligus memperlihatkan harapan masyarakat agar agenda peninjauan lapangan menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
Dalam penanganan bencana, kunjungan pejabat dapat menjadi sarana untuk melihat kondisi secara langsung, berkoordinasi dengan petugas, serta mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. Akan tetapi, manfaat kunjungan perlu diikuti pelaksanaan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah terdampak.
Masyarakat membutuhkan informasi mengenai perkembangan pemadaman, upaya pencegahan kebakaran lanjutan, koordinasi antarlembaga, serta langkah perlindungan bagi warga yang terdampak asap.
Dengan adanya tindak lanjut yang terukur dan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat.
Pemerintah Diharapkan Memperkuat Penanganan Karhutla
Aris berharap pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah melalui langkah yang lebih konkret dan tegas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi atas kebakaran dan kabut asap yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari. Harapan tersebut mencakup upaya penanganan kebakaran sekaligus perlindungan kesehatan warga yang terdampak.
Penanganan karhutla sendiri memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari deteksi dini titik api, pemadaman, pengawasan kawasan rawan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Selain itu, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu pencegahan kebakaran serta melaporkan indikasi munculnya titik api.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perlu dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki strategi, mengidentifikasi kendala, dan menentukan kebutuhan tambahan di lapangan.
Aksi demonstrasi di Palangka Raya menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya menjadi perhatian petugas dan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.
Sementara itu, Raja Juli Antoni menyatakan akan tetap bekerja dan menerima kritik sebagai dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kebakaran, mengurangi dampak kabut asap, serta memastikan keselamatan masyarakat di Kalimantan Tengah.
