JAKARTA – Pemberantasan judi online (judol) dan penipuan digital menjadi salah satu prioritas utama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam program Quick Wins 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai Kapolri. Langkah ini diarahkan untuk mempersempit ruang gerak kejahatan siber sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian finansial akibat aktivitas ilegal di ruang digital.
Dalam pemaparan program 100 hari pertamanya di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi memasukkan agenda “bersih judi daring dan penipuan digital” sebagai salah satu fokus pembenahan Polri. Program tersebut juga mencakup penciptaan ruang publik yang aman, peningkatan pelayanan kepolisian, serta penguatan satuan kewilayahan.
Komitmen itu menjadi penting di tengah maraknya modus kejahatan digital yang menyasar masyarakat melalui situs perjudian, tautan palsu, pesan penipuan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Dampaknya tidak hanya berupa kehilangan uang, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial dan ekonomi bagi korban.
Bukan Sekadar Pemblokiran, Penindakan Harus Menyentuh Jaringan
Pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan menutup akses ke situs-situs yang teridentifikasi ilegal. Penanganan juga perlu diarahkan pada pihak yang mengoperasikan jaringan, mempromosikan perjudian, serta mengelola transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut, sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kejahatan digital. Polri memiliki peran dalam penyelidikan dan penegakan hukum, sementara pemblokiran konten serta penanganan transaksi mencurigakan memerlukan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan terkait.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat mendukung penanganan dari sisi akses digital hingga aliran dana.
Langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur, berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, agar penindakan tidak berhenti pada pergantian alamat situs, tetapi juga menyasar infrastruktur dan sumber pendanaan yang menopang aktivitas ilegal.
Masyarakat Diminta Tidak Terjebak dan Berani Melapor
Selain penindakan, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mencegah penyebaran kejahatan siber. Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur janji keuntungan instan dari perjudian online maupun tawaran pinjaman yang tidak jelas legalitasnya.
Warga juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk kata sandi, kode OTP, PIN, dan informasi perbankan. Tautan yang dikirim melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, maupun kolom komentar media sosial sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum dibuka.
Apabila menemukan dugaan aktivitas perjudian online, penipuan digital, atau penawaran pinjaman ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi instansi terkait. Bukti berupa tangkapan layar, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat situs dapat disimpan untuk membantu proses pelaporan.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak ikut menyebarkan tautan atau materi promosi perjudian, meskipun hanya dengan maksud meneruskan informasi kepada orang lain.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Perlindungan Korban
Program 100 hari pertama Kapolri Suyudi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pembenahan pelayanan kepolisian. Dalam paparannya, ia turut menyoroti respons cepat melalui layanan 110, pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta kepastian informasi perkembangan perkara melalui SP2HP.
Pendekatan tersebut penting agar masyarakat yang menjadi korban penipuan digital memiliki akses untuk melapor dan mengetahui perkembangan penanganan kasusnya.
Keberhasilan pemberantasan judi online dan penipuan digital pada akhirnya perlu dilihat dari efektivitas penegakan hukum, terganggunya jaringan pelaku, perlindungan terhadap korban, serta berkurangnya peluang masyarakat menjadi sasaran kejahatan serupa.
Dengan penegakan hukum yang konsisten, koordinasi lintas lembaga, dan keterlibatan publik, ruang digital diharapkan menjadi lebih aman. Tantangannya bukan sekadar memblokir situs ilegal, melainkan memastikan praktik kejahatan tidak mudah beroperasi kembali dengan modus dan saluran baru. (Mardiyanto/Panji)
