MEDAN — Komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pengiriman tenaga kerja nonprosedural kembali dibuktikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Dalam langkah tegas terbarunya, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sumut berhasil membongkar dua jaringan sindikat terpisah yang beroperasi secara gelap untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse PPA-PPO Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara, di Markas Polda Sumut, Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan intensif, aparat kepolisian berhasil mengamankan total empat orang tersangka dari dua jaringan yang berbeda, serta menyelamatkan sejumlah korban perempuan yang nyaris terjebak dalam pusaran eksploitasi kerja di luar negeri.

Kronologi Kasus Pertama: Peran Agen Lokal dan Iming-Iming Gaji Menggiurkan

Dalam jaringan pertama, aparat kepolisian menetapkan dua orang tersangka yang semuanya berjenis kelamin perempuan, yakni berinisial S alias R (40) dan ES (41). Kedua pelaku diketahui merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berdasarkan pendalaman penyidik, peran kedua tersangka dalam sindikat ini terbagi secara terstruktur. Tersangka S alias R bertindak sebagai agen utama yang bertanggung jawab mencari serta menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia. Tidak hanya merekrut, ia juga mengatur seluruh logistik keberangkatan, mulai dari penyediaan transportasi darat hingga tiket perjalanan bagi para calon pekerja migran melalui jalur pelabuhan tikus di Pelabuhan Tanjung Balai menuju negeri jiran.

Sementara itu, tersangka ES bertugas sebagai perekrut di lapangan sekaligus pendamping bagi para korban dalam proses pengurusan dokumen paspor agar terlihat seolah-olah bepergian secara legal atau mandiri.

Operasi penyelamatan bermula ketika personel Polda Sumut mencurigai aktivitas di wilayah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (02/10/2026). Petugas bergerak cepat melakukan pencegatan dan berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan para pekerja migran nonprosedural tersebut.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan dua perempuan yang menjadi korban utama sindikat ini, yaitu RA (24), seorang warga asal Kota Tebing Tinggi, serta NR (20), warga Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan keterangan awal, kedua korban mengaku baru pertama kalinya berniat bekerja ke luar negeri.

Para pelaku memikat hati korban dengan menawarkan pekerjaan di Malaysia disertai iming-iming gaji fantastis yang jauh di atas standar lokal. Korban RA dijanjikan posisi sebagai perawat lanjut usia (caregiver) dengan bayaran menggiurkan mencapai Rp6,7 juta per bulan. Sementara itu, korban NR ditawari pekerjaan sebagai pengasuh anak dengan tawaran gaji yang lebih tinggi, yakni Rp8,6 juta per bulan.

Selain kedua korban utama tersebut, petugas di lapangan juga mengamankan tiga orang calon pekerja migran lainnya yang turut berada dalam rombongan, yakni FB (26) dan RA (23) yang merupakan warga Kabupaten Langkat, serta seorang perempuan muda berinisial S (23). Ketiganya diketahui berencana berangkat ke Malaysia secara mandiri akibat tergiur janji pekerjaan serupa.

Perkembangan Kasus Kedua: Jaringan Tanjung Balai – Asahan

Tidak berhenti pada kasus pertama, pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Sumut mengarah pada jaringan sindikat kedua yang beroperasi di wilayah pesisir timur Sumatra.

Dalam operasi terpisah yang dilaksanakan pada Sabtu (03/10/2026) di wilayah Kabupaten Asahan, polisi berhasil meringkus dua orang pria berinisial SB (57) dan MDT (43). Kedua tersangka diketahui merupakan warga Kota Tanjung Balai yang diduga kuat menjadi otak pengiriman PMI ilegal lintas selat menggunakan jalur laut tradisional.

Modus operandi yang digunakan oleh jaringan kedua ini memanfaatkan celah geografis perairan Selat Malaka yang luas dan minim pengawasan ketat, kerap menjadi jalur favorit para sindikat penyelundupan manusia untuk menghindari pemeriksaan imigrasi resmi.

Langkah Tegas Kepolisian dan Ancaman Hukuman Berat

Kombes Pol. Kristinatara menegaskan bahwa pengungkapan dua kasus berturut-turut ini merupakan wujud nyata respons cepat kepolisian dalam melindungi warga negara dari ancaman eksploitasi, kekerasan fisik, serta pelanggaran hak asasi manusia yang kerap dialami oleh PMI nonprosedural di luar negeri.

“Pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana penempatan pekerja migran nonprosedural itu melibatkan jaringan yang berbeda, namun memiliki modus operasional yang serupa dalam memanfaatkan impian ekonomi masyarakat kita,” ujar Kombes Pol. Kristinatara di Medan, Rabu (11/11/2026).

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang membawa konsekuensi hukum sangat berat. Untuk para tersangka dalam kasus pertama, penyidik mengenakan Pasal 445 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 81 subsider Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman hukuman penjara bertahun-tahun menanti para pelaku guna memberikan efek jera terhadap sindikat perdagangan manusia serupa di wilayah hukum Polda Sumut.

Imbauan kepada Masyarakat

Polda Sumut kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming tawaran bekerja di luar negeri dengan proses yang instan, gaji besar, dan melalui jalur-jalur tidak resmi (nonprosedural).

Masyarakat yang berniat mencari nafkah di luar negeri diminta untuk senantiasa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi ketenagakerjaan berwenang, guna memastikan aspek pelindungan hukum, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak normatif selama bekerja di negara penempatan terjamin secara sah.