JAKARTA — Panggung politik dan ketatanegaraan nasional mencatatkan peristiwa bersejarah pada Kamis (12/11/2026). Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri. Keputusan monumental ini menjadikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Republik Indonesia yang berhenti di tengah masa jabatan, menyusul jejak proklamator Mohammad Hatta yang mengundurkan diri pada tahun 1956.
Pengunduran diri ini mengakhiri masa bakti Gibran di kursi orang nomor dua di Indonesia yang telah dijalaninya selama tepat 2 tahun 22 hari terhitung sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024 lalu. Langkah tersebut sekaligus meredam eskalasi dinamika politik di parlemen yang sebelumnya bergulir kencang pasca-putusan lembaga peradilan tinggi terkait polemik persyaratan dokumen pendidikan.
Penyerahan Surat Resmi dan Isi Pernyataan Pengunduran Diri
Prosesi penyerahan surat pengunduran diri berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang. Gibran mendatangi Gedung Nusantara III untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran diri tertulis kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran wakil ketua MPR.
Usai pertemuan tertutup yang diwarnai suasana hangat dan saling berpamitan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan secara langsung isi lengkap surat pengunduran diri Gibran di hadapan awak media.
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Muzani mengonfirmasi bahwa di dalam surat resmi tersebut, Gibran tidak mencantumkan secara spesifik alasan detail di balik keputusannya untuk mundur, melainkan menekankan pada kepentingan menjaga kondusivitas pemerintahan dan keutuhan bangsa. Sebelum bertolak ke Senayan, Gibran juga diketahui terlebih dahulu berpamitan dengan jajaran staf khusus serta perwakilan relawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, sebelum akhirnya menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Latar Belakang Dinamika Hukum dan Politik
Keputusan pengunduran diri Gibran tidak lepas dari rangkaian dinamika hukum dan ketatanegaraan yang mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Niat mundur tersebut sebenarnya telah disampaikan lebih dulu oleh Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa langkah Gibran berkaitan erat dengan situasi politik terkini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik persyaratan pendidikan serta pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah setara SMA oleh kementerian terkait.
Di sisi lain, dinamika di DPR RI juga sempat memanas setelah pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota dewan dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada proses pemakzulan. Dengan keputusan Gibran yang memilih mundur secara sukarela pada Kamis siang, rencana sidang paripurna terkait HMP di DPR secara otomatis gugur dan batal dilanjutkan.
Respons Presiden Prabowo: Sikap Ksatria dan Negarawan
Menanggapi langkah politik wakilnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan tinggi serta apresiasi mendalam atas pengabdian Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan. Dalam keterangan resminya di Istana Kepresidenan, Prabowo mengakui menerima surat tersebut dengan berat hati, namun mendukung penuh keputusan yang telah diambil.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut, menghormati, serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap seorang negarawan,” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo turut memaparkan rekam jejak kinerja Gibran selama dua tahun terakhir yang dinilai sangat membantu percepatan program prioritas nasional. Menurut catatan kepresidenan, Gibran telah turun langsung mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota di seluruh penjuru Tanah Air, serta melakukan peninjauan langsung pada 303 titik proyek strategis pemerintah. Presiden juga secara terbuka mengakui bahwa pengunduran diri ini berkaitan dengan ketidaksesuaian syarat administratif pendidikan berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wakil Presiden
Dengan kosongnya jabatan Wakil Presiden RI, mekanisme ketatanegaraan segera berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Kamis siang, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan MPR, pimpinan DPR, Komisi III DPR RI, serta sejumlah menteri bidang hukum dan pemerintahan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang MD3, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, MPR RI wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif yang baru.
Dalam proses konstitusional tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD RI akan melakukan pemilihan melalui sidang paripurna untuk menetapkan satu nama pendamping Presiden Prabowo hingga sisa masa jabatan periode 2024–2029 berakhir.
Pemerintah dan partai-partai koalisi memastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu stabilitas politik maupun jalannya pelayanan publik serta perekonomian nasional. Pasar keuangan pun merespons dinamika ini secara positif dan terukur, yang tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tetap berada di zona hijau seiring kepastian hukum dan kelancaran tata kelola pemerintahan.
