JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pencabulan serta kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santri di salah satu pondok pesantren di kawasan Jakarta Selatan. Hingga saat ini, aparat penyidik telah mengidentifikasi sedikitnya tujuh orang santri yang diduga kuat menjadi korban dalam peristiwa memprihatinkan tersebut, sembari terus menelusuri kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum melapor atau terungkap.

Untuk memastikan pengusutan berjalan komprehensif dan berperspektif pada perlindungan anak, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Metro Jaya telah menerjunkan tim khusus gabungan. Tim ini bersinergi secara intensif bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan guna mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, serta memetakan konstruksi perkara secara utuh.

Respons Cepat Kepolisian Pasca-Laporan Diterima

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, menegaskan bahwa jajaran kepolisian langsung bergerak ke lapangan begitu menerima informasi awal mengenai adanya dugaan praktik kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Penanganan kasus ini menjadi prioritas tinggi mengingat para korban seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara.

“Intinya, kami sudah melakukan berbagai upaya konkret untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Karena di sini terindikasi ada beberapa korban, sejak awal kita mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menerjunkan tim gabungan ke lapangan,” ujar Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, telah mengonfirmasi bahwa laporan resmi terkait dugaan kekerasan seksual tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada Minggu (08/11/2026). Sejak laporan masuk, proses hukum langsung bergulir ke tahap penyelidikan awal di bawah koordinasi Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan asistensi penuh dari Polda Metro Jaya.

“Perkara ini masih terus berjalan dalam tahap penyelidikan. Kasus ini dilaporkan secara resmi dan langsung ditangani secara profesional oleh Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan,” kata Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangannya pada Senin (09/11/2026).

Tantangan Stigma Sosial dan Kendala di Lapangan

Dalam upaya mengungkap tabir kasus ini secara terang-benderang, tim penyidik mengakui menghadapi sejumlah tantangan sosiologis dan psikologis di lapangan. Kombes Pol. Rita menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam proses penggalian keterangan adalah sikap tertutup dari sebagian korban maupun pihak keluarga.

Banyak dari keluarga korban merasa ragu, takut, dan enggan membuka diri sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kekhawatiran tersebut dipicu oleh rasa malu, tekanan stigma sosial di lingkungan masyarakat, hingga kecemasan akan dampak jangka panjang terhadap masa depan pendidikan dan kehidupan sosial anak-anak mereka di kemudian hari.

“Publikasi identitas anak tolong untuk benar-benar dihindari, ya, karena mereka masih memiliki masa depan dan proses tumbuh kembang yang panjang. Sehingga, mengapa kasus ini menjadi agak sulit dan menantang dalam pengungkapannya? Karena dari pihak keluarga sendiri harus menghadapi permasalahan berat yang tentunya di masyarakat kerap dianggap sebagai aib bagi keluarga,” ungkap Rita menjelaskan situasi psikologis yang dihadapi keluarga korban.

Pendampingan Psikologis dan Sinergi Lintas Instansi

Menyadari sensitivitas perkara serta kerentanan kondisi mental para santri yang menjadi korban, Polda Metro Jaya tidak bekerja sendirian. Kepolisian menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta melibatkan para pekerja sosial dan psikolog profesional sejak tahap awal penanganan.

Kolaborasi lintas instansi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terpadu, memastikan pemenuhan hak-hak anak, serta menjaga stabilitas kondisi psikologis para korban selama proses hukum berlangsung. Sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pro-justitia yang bersifat teknis hukum, penyidik mengutamakan pelaksanaan asesmen mendalam dan pemulihan trauma psikologis.

Langkah pendahuluan ini diterapkan secara ketat agar proses permintaan keterangan oleh penyidik tidak memicu trauma berulang (reviktimisasi) maupun menambah beban mental bagi anak-anak tersebut.

“Yang pasti, kami tegaskan dan pastikan bahwa kepolisian akan memberikan perlindungan maksimal, berdampingan dengan proses penegakan hukum terhadap hak anak, supaya mereka betul-betul bisa pulih secara mental dan kembali menjalani kehidupan seperti sediakala,” tegas Kombes Pol. Rita.

Membuka Ruang Pelaporan dan Perlindungan Privasi Korban

Meskipun data sementara mencatat tujuh santri telah teridentifikasi sebagai korban, penyidik meyakini penyelidikan masih sangat dinamis dan terbuka kemungkinan ditemukannya fakta-fakta baru, termasuk potensi bertambahnya jumlah korban. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat maupun wali santri lainnya yang merasa anaknya mengalami tindakan serupa untuk berani melapor.

Kombes Pol. Rita menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan sangat fleksibel demi kepentingan terbaik bagi anak. Kepolisian memfasilitasi pelaporan baik melalui Laporan Model B (laporan yang dibuat langsung oleh masyarakat, korban, atau pihak keluarga) maupun Laporan Model A (laporan yang dibuat langsung oleh anggota kepolisian yang mengetahui atau menemukan adanya tindak pidana). Apabila pihak keluarga masih merasa tertekan atau belum siap membuat laporan secara mandiri, petugas kepolisian bersama pihak pendamping sosial dapat mengambil inisiatif langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di akhir keterangannya, Polda Metro Jaya kembali menyampaikan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat, pengguna media sosial, serta insan pers untuk menjunjung tinggi etika dan aturan hukum dengan tidak menyebarluaskan identitas, foto, nama samaran yang mengarah pada identitas asli, maupun informasi pribadi apa pun terkait para korban. Perlindungan kerahasiaan identitas anak merupakan mandat undang-undang yang mutlak dipatuhi agar para korban dapat menjalani masa pemulihan trauma dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bermartabat.