JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali merotasi jajaran perwira menengah (pamen) di lingkungan jajarannya. Langkah penyegaran organisasi dan evaluasi internal ini tertuang resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Salah satu poin krusial yang menyedot perhatian publik dalam rotasi kali ini adalah pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dilakukan di tengah berjalannya proses pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi penerbitan surat telegram mutasi tersebut. Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan di tubuh institusi kepolisian merupakan hal lazim dalam rangka pembinaan karir, regenerasi kepemimpinan, serta bagian dari mekanisme evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh.
Namun, khusus untuk wilayah hukum Polres Sukoharjo, penarikan kepemimpinan ini memiliki momentum yang bertepatan langsung dengan langkah penegakan disiplin dan etika internal yang sedang dijalankan oleh Propam Mabes Polri.
Komitmen Evaluasi dan Respons Cepat Aspirasi Publik
Merespons berbagai dinamika yang berkembang, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Polri senantiasa berkomitmen menjaga keterbukaan dan akuntabilitas. Institusi kepolisian dipastikan tidak akan mengabaikan setiap masukan, saran, maupun keluhan yang datang dari masyarakat.
Menurutnya, setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi rujukan utama bagi kepolisian untuk melakukan pembenahan diri secara menyeluruh, guna memastikan seluruh jajaran personil di lapangan bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Polri tidak mengabaikan setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Trunoyudo saat memberikan keterangan resmi di Markas Besar Polri, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan santri yang terdampak dalam peristiwa di lapangan, menjadi prioritas perhatian jajaran pimpinan Polri. Langkah pembenahan internal ini diharapkan dapat mengembalikan rasa aman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalitas korps Bhayangkara.
Rincian Pergeseran Jabatan Tiga Perwira Menengah
Dalam keputusan mutasi yang ditandatangani oleh Kapolri tersebut, terdapat tiga perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang melepaskan dan mengemban amanat jabatan baru di Jawa Tengah serta jajaran Mabes Polri:
- AKBP Andhika Dharma Sena, S.I.K., M.H.
Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sukoharjo ini resmi dimutasikan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Staf Utama Operasi (Stamaops) Polri dalam rangka menjalani proses pemeriksaan internal lebih lanjut.
2. AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K.
Sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali, kini dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan baru sebagai Kapolres Sukoharjo menggantikan AKBP Andhika Dharma Sena.
3. AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si.
Sebelumnya mengabdi sebagai Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Kasubdit Regident) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah, kini dipromosikan mengisi posisi strategis yang ditinggalkan AKBP Indra Maulana Saputra sebagai Kapolres Boyolali.
Pemeriksaan Propam Tetap Berjalan Objektif dan Independen
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa pergeseran posisi kepemimpinan di Polres Sukoharjo tidak berarti menghapus atau menghentikan proses hukum internal yang sedang berjalan. Divpropam Mabes Polri dipastikan terus bekerja secara mendalam dan profesional untuk mengusut tuntas aspek pelaksanaan tugas dan kepatuhan prosedur dari pejabat terdahulu.
Masyarakat diminta untuk tidak berspekulasi secara prematur, sebab pergeseran jabatan dalam surat telegram mutasi tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk kesimpulan akhir dari pemeriksaan internal.
“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” ungkap Trunoyudo secara terperinci.
Langkah pencopotan atau penarikan pejabat dari posisi operasional ke posisi pamen non-kewilayahan ini diambil agar yang bersangkutan dapat fokus menjalani serangkaian verifikasi dan klarifikasi oleh tim pemeriksa Propam, tanpa mengganggu jalannya roda organisasi dan pelayanan publik di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
Harapan Penyegaran Kinerja dan Integritas Pelayanan
Dengan ditetapkannya pejabat-pejabat baru di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Mabes Polri menginstruksikan para personel yang ditunjuk untuk segera melakukan sertijab (serah terima jabatan) dan adaptasi cepat. Tantangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menuntut kehadiran pimpinan kepolisian yang sigap, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika lokal.
Mabes Polri menekankan pentingnya bagi pimpinan baru di Polres Sukoharjo maupun Polres Boyolali untuk segera melakukan pemetaan wilayah, memperkuat sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah setempat.
“Setiap personel yang mendapatkan penugasan baru diharapkan dapat segera menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Polri juga berkomitmen menjadikan setiap evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan tugas kepolisian,” tutur Trunoyudo.
Secara keseluruhan, pembenahan internal yang konsisten merupakan pilar penting dalam mewujudkan transformasi kepolisian yang presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan). Melalui mutasi dan penegakan disiplin secara terbuka ini, institusi Polri kembali mempertegas komitmennya untuk mengedepankan kepentingan hukum, keadilan publik, dan profesionalitas penuh dalam mengayomi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
