JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pengangkatan tersebut menandai perubahan penting dalam jajaran pimpinan TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi bagian dari penataan sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan pertahanan nasional.
Sebelum menduduki jabatan KSAD, Tandyo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan tersebut dilaksanakan melalui prosesi resmi kenegaraan yang diawali dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Berdasarkan laporan ANTARA, pengangkatan Tandyo sebagai KSAD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 106 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, sebelum prosesi pelantikan dilanjutkan.
Dalam rangkaian acara tersebut, Tandyo mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti perkataan Presiden Prabowo. Setelah pengucapan sumpah, ia menandatangani berita acara pelantikan sebagai bagian dari tahapan resmi pengangkatan pejabat negara.
Pelantikan berlangsung bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat lain untuk mengisi posisi penting di bidang pertahanan, penanggulangan bencana, serta kementerian dan lembaga pemerintahan. Pergantian tersebut menjadi perhatian karena menyangkut jabatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan penyelenggaraan tugas negara.
Tandyo Beralih dari Wakil Panglima TNI ke KSAD
Pengangkatan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD berlangsung sekitar satu tahun setelah dirinya dipercaya menjabat Wakil Panglima TNI. Ia dilantik sebagai Wakil Panglima TNI dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025.
Saat menerima amanah tersebut, Tandyo menyampaikan bahwa penunjukannya oleh Presiden Prabowo membawa harapan besar untuk membantu memperkuat organisasi TNI. Ia menilai jabatan Wakil Panglima TNI bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk mendukung kepemimpinan Panglima TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
“Presiden mengangkat saya sebagai wakil panglima tentunya banyak harapan untuk bisa membantu panglima, bisa memperkuat TNI,” kata Tandyo saat itu.
Pernyataan tersebut menggambarkan orientasi tugas yang sebelumnya diemban Tandyo, yakni membantu koordinasi dan penguatan organisasi TNI. Kini, dengan jabatan baru sebagai KSAD, tanggung jawabnya berfokus pada kepemimpinan TNI Angkatan Darat sebagai salah satu matra utama dalam sistem pertahanan Indonesia.
Sebagai KSAD, Tandyo berada pada posisi penting dalam pembinaan kekuatan Angkatan Darat, termasuk kesiapan personel, profesionalisme prajurit, pembinaan satuan, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI AD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepemimpinan di tingkat kepala staf juga berperan dalam memastikan kebijakan strategis pertahanan dapat diterjemahkan ke dalam program pembinaan dan kesiapan operasional. Tantangan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik di lingkungan internal TNI AD maupun dengan unsur TNI lainnya.
Pergantian jabatan ini sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan baru untuk melanjutkan program yang telah berjalan, menjaga kesinambungan organisasi, dan memastikan seluruh prajurit menjalankan tugas berdasarkan disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum.
Maruli Simanjuntak Mengisi Posisi Wakil Panglima TNI
Dalam rangkaian pergantian jabatan tersebut, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak disebut dilantik sebagai Wakil Panglima TNI. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai KSAD.
Peralihan posisi ini menunjukkan adanya penataan kepemimpinan pada tingkat atas TNI. Tandyo berpindah dari jabatan Wakil Panglima TNI ke KSAD, sedangkan Maruli beralih dari KSAD menuju posisi Wakil Panglima TNI.
Kedua jabatan tersebut memiliki lingkup tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung kesiapan pertahanan negara. KSAD bertanggung jawab atas pembinaan dan kepemimpinan Angkatan Darat, sementara Wakil Panglima TNI menjalankan tugas sesuai kewenangan dan penugasan dalam struktur kepemimpinan TNI.
Penataan tersebut menuntut koordinasi yang berkesinambungan agar perubahan pejabat tidak mengganggu pelaksanaan program, pembinaan personel, maupun kesiapan satuan. Dalam organisasi militer, kesinambungan komando dan kejelasan pembagian tugas merupakan unsur penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tanggung jawab.
Meski terjadi pergantian pada posisi strategis, pelaksanaan tugas pertahanan nasional tetap harus berjalan berdasarkan kebijakan negara, ketentuan hukum, dan garis komando yang berlaku.
Sejumlah Pejabat Lain Turut Dilantik
Selain pergantian jabatan di lingkungan TNI, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain sebagaimana tercantum dalam informasi yang beredar mengenai rangkaian pelantikan di Istana Kepresidenan.
Nama Kristomei Sianturi disebut mengisi jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut menjadi perhatian karena BNPB memiliki peran penting dalam koordinasi penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
Pada bidang lingkungan, Satyawan Pudyatmoko disebut mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penanganan gambut dan mangrove berkaitan dengan upaya perlindungan ekosistem, pengelolaan kawasan, serta pengurangan risiko kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Richard Tampubolon dan Yusuf Jauhari disebut dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Keduanya diharapkan menjalankan tugas sesuai pembagian kewenangan dan arahan Menteri Pertahanan dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara.
Nama Maulana Bunguran juga disebut mengisi jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun Alim Setiawan disebut dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Posisi-posisi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program kementerian, koordinasi kebijakan, serta penguatan tata kelola pemerintahan di masing-masing sektor.
Namun, rincian jabatan seluruh pejabat tersebut perlu merujuk pada keputusan resmi dan keterangan pemerintah agar nama, nomenklatur lembaga, serta jabatan yang dicantumkan dalam pemberitaan benar-benar akurat.
Penguatan Organisasi dan Tantangan Kepemimpinan
Pergantian pejabat pada tingkat strategis merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sektor pertahanan, penempatan pimpinan baru membawa tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus meningkatkan kemampuan organisasi menghadapi tantangan yang terus berkembang.
Bagi Tandyo Budi Revita, jabatan KSAD menjadi amanah baru setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Wakil Panglima TNI. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya di lingkungan militer, sementara tanggung jawab sebagai kepala staf menuntut perhatian khusus terhadap pembinaan Angkatan Darat.
Ke depan, kepemimpinan KSAD akan berkaitan dengan upaya menjaga kesiapan prajurit, meningkatkan profesionalisme, memperkuat disiplin, serta memastikan pembinaan kekuatan TNI AD berjalan sesuai kebijakan pertahanan nasional.
Selain kesiapan militer, hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum. Profesionalisme prajurit harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, serta prinsip bahwa penggunaan kekuatan negara dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah.
Pada akhirnya, pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD bukan hanya pergantian nama pada posisi pimpinan, tetapi juga penyerahan tanggung jawab besar untuk menjaga kesiapan organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Masyarakat kini menantikan bagaimana kepemimpinan baru tersebut diterjemahkan ke dalam langkah nyata, kesinambungan program, serta peningkatan profesionalisme prajurit. Dengan koordinasi yang kuat dan pelaksanaan tugas yang terukur, pergantian kepemimpinan diharapkan mendukung organisasi TNI yang profesional, disiplin, dan siap menjalankan mandat konstitusionalnya.
Sumber referensi: ANTARA News dan bahan informasi pelantikan yang diberikan.
